Wajo Terima DBH Pajak Rokok Sebesar Rp 14,1 Miliar

SENGKANG, ARUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel memberikan dana bagi hasil (DBH) pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, per September 2018, sebesar Rp 45.104.314.147. Sebanyak Rp 14,1 miliar berasal dari pajak rokok. Jumlah ini masih berpeluang bertambah hingga akhir tahun 2018.

Hal tersebut terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Sekretaris Bapenda Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH, di Hotel Sermani, Sengkang, Wajo, Jumat (9/11/2018).

Sosialisasi yang diikuti tokoh masyarakat, ASN, diler kendaraan bermotor, dan tokoh pemuda itu dihadiri pula Anggota Komisi C DPRD Sulsel Baso Syamsu Risal, Spi, Msi, Kasat Lantas Polres Wajo diwakili Kanit Regident Iptu Ahmadin.

Redindo dalam paparannya yang dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawati SE Msi mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat pelanggan Samsat Wajo memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apatah lagi, dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Dalam sosialisasi pajak ini Redindo juga menyosialiasikan Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Baca Juga : Mendagri Tjahjo Kumolo Temui Pimpinan KPK

Terungkap pula bahwa dari DBH senilai Rp 45.104.314.147 yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo itu, pajak rokok memberi kontribusi terbesar dengan nilai Rp 14.1 miliar, disusul pajak bahan bakar kendaran bermotor Rp 13,53 miliar, pajak kendaraan bermotor Rp 10.1 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp 7,34 miliar, dan pajak air permukaan Rp 74.150.607.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, kata Redindo, di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata Redindo.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Baca Juga : KPU Akan Umumkan Caleg Mantan Napi Korupsi

Bapenda Sulsel, lanjut Redindo, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut Redindo.

Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, kata Redindo, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

Baca Juga : BNN Temukan ABG di Jateng Fly Gunakan Air Pembalut

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Saat ini, lanjut Redindo, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya,b sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Redindo mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Baca Juga : PKS Siapkan 2 Nama Untuk Cawagub DKI Jakarta

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.

Redindo mengungkapkan juga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga September 2018, sudah mencapai Rp 1.128.755.637.945. Rinciannya, realisasi penerimaan PBB-KB Rp 323,77 miliar, PKB Rp 255,49 miliar, BBN-KB Rp 189,52 miliar, PAP Rp 55,28 miliar, dan pajak rokok Rp 304,69 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” katanya. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *