KPK Tetap Proses Calon Kepala Daerah Bermasalah

MAKASSAR, ARUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Karena kasusnya melibatkan penyelenggara negara yang kebetulan menjadi calon kepala daerah.

Itu disampaikan Febri menanggapi permintaan Menko Polkam, Wiranto, agar proses hukum para calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi ditunda. Alasannya, karena proses hukum dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara.

“Karena apa? Proses hukum akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak,” kata Wiranto, saat itu.

Baca Juga : Nurdin Halid ke Pasar Tradisional Lagi

“Yang diproses oleh KPK adalah penyelenggara negaranya. Jadi, posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara yang kemudian menjadi kewenangan KPK. Bahwa dia kebetulan calon kepala daerah dan kebetulan punya posisi yang lain itu di luar domain kami,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018), dilansir detik.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *