Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyung

Hosting Unlimited Indonesia
DomaiNesia

Untuk itu, saaat tiba kembali di Selayar tahun 1918, Hayyung membentuk Lembaga Dakwah di berberapa daerah di Selayar. Ia juga mendirikan cabang Muhammadiyah. Hayyung pun dikenal di kalangan murid-muridnya dengan gelar penghormatan “Anrong Gurunta” (maha guru kita). Istilah ini mungkin dapat disamakan dengan istilah kiyai pada masyarakat Jawa. Pemberian nama anrong gurunta ini dilatar-belakangi oleh pengetahuan H. Hayyung yang sangat luas dan mendalam tentang agama Islam. Karena itu, ia dapat dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan menimba ilmu oleh masyarakat manapun

Dengan langkah tersebut, sedikit demi sedikit H. Hayyung terus melakukan pembaharuan pemahaman tentang Islam dalam pandangan masyarakat Selayar. Gerakan pemurnian ajaran Islam ini dilakukan pada 3 (tiga) hal penting yakni aqidah, syari’ah dan akhlaq. Ia pun berusaha membangung kesadaran berfikir masyarakat Selayar dalam bidang kemasyarakatan, bidang Politk serta hak dan kewajiban wanita dalam Islam dan budaya.

Hayyung tak ingin masyarakat Selayar semakin jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Terlebih ketika masyarakat Islam Selayar semakin terpuruk setelah Belanda masuk dan berusaha berkuasa dan menguasai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mereka terpuruk secara materi terlebih lagi dalam hal kebebasan beragama. Segala sendi kehidupan masyarakat berada di bawah pengawasan langsung pemerintah kolonial Belanda. Setiap kegiatan masyarakat yang dianggap akan merugikan pihak Belanda, akan segera dihentikan dan masyarakat tidak punya daya untuk melawan.

Baca juga: PDIP-PD Saling Serang
 Baca juga: Jokowi Serahkan 3.850 Sertifikat di Takalar
Baca juga: Nyatakan Dukung TAKBIR, Pengusaha Muda ini Potong Kerbau
loading...

Ketidakberdayaan masyarakat itu kian memprihatinkan, sebab kaum bangsawan pada umumnya lebih mendukung setiap kebijakan pemerintah penjajah dibandingkan harus memberikan yang terbaik bagi rakyat. Para bangsawan bahkan kebanyakan menjadi kaki tangan Belanda. Sebab itu, rakyat tidak tahu harus menaruh harapan pada siapa untuk membela mereka. Terlebih pihak Belanda membuat aturan yang memaksa pemerintah adat sebagai pelaksana di lapangan. Kebijakan ini sangat jelas merupakan siasat adu domba Belanda untuk memecah-bela persatuan bangsa.

Bagaimanapun juga, bangsa yang berada di bawah naungan penjajah tidak akan menemui kemandirian ekonomi. Segala kegiatan ekonomi masyarakat diarahkan untuk menopang kejayaan ekonomi bangsa penjajah. Kegiatan ekonomi yang dianggap akan merugikan penjajah, akan dihentikan segera tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan, karena pada permulaan abad XX, Pemerintah Hindia Belanda mengalami desakan yang kuat dari luar sehubungan dengan kegiatan ekonomi.

Hal ini memaksa Pemerintah Hindia Belanda untuk mencanangkan suatu kebijaksanaan baru yang dari segi terminologyi bercorak euphinistis, karena politik perluasan kekuasaan melalui ekspedisi militer itu diistilahkan dengan “politik perdamaian” (facificatie politiek). Berdasarkan konsep politik itu, maka pada bulan Juni 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengirim ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan yang disebut “Ekspedisi Sulawesi” (Celebes Expeditie).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hosting Unlimited Indonesia